Perdana Menteri Belanda Mark Rutte secara resmi mengakui hari kemerdekaan indonesia pada 17 Agustus 1945.
Belanda sebelumnya hanya mengakui bahwa hari kemerdekan Indonesia adalah 27 Desember 1949 sebagai hasil keputusan Konferensi Meja Bundar dan penyerahan kedaulatan dari Belanda ke RI.
Kemudian pada tahun 2008, Belanda telah menerima secara politik dan moral bahwa iñdomesia merdeka pada tahun 1945.
Namun, pengakuan itu tidak pernah di berikan secara penuh, Rutte sekarang memenuhi ini atas permintaan anggota parlement GroenLink Corinne Ellemeet.
"Tanggal itu sudah lama di lihat sebagai awal kemerdekaan Indonesia. Misalnya, raja sudah mengirimkan telegram ucapan selamat ke Indonesia pada 17 Agustus setiap tahun" ungkap Rutte dalam debat tentang kajian dekolonisasi bersama Parlement Belanda, Rabu (14/06/2023),
Selanjutnya Rutte akan berbicara lebih lanjut dengan Presiden RI.
Konsekuensi Hukum
Ketua Komite Hutang Kehormatan Belanda (KUKB) Jeffry Pondaag telah berdebat selama bertahun-tahun untuk pengakuan tanggal kemerdekaan RI.
Bagi Pondaag, pengakuan itu juga harus memiliki konsekuensi hukum.
Pengakuan Pondaag, Belanda melakukan kejahatan perang pada kala itu untuk kemerdekaan karena menyerang wilayah negara lain.
Dia bahkan mengusulkan istilah Hindia Belanda juga harus di hilangkan dari semua buku.
"Uang sebesar 4,5 Miliar golden gang di bayarkan Indonesía terhadap Belanda haris dikembalikan, dengan bunga yang cukup tinggi mencapai angka 24 miliar," ungkapnya.
Tetapi, menurut juru bicara perdana menteri, tidak ada yang akan berubah secara hukum.
Parlement Belanda mendukung permintaan maaf
Mengutip dari Kompas TV, Juru bicara Perdana Menteri Rutte setelah Perdebatan menyatakan, pengakuan tanggal kemerdekaan RI itu tidak berlaku untuk urusan hukum,
Rutte mengacu pada kontrak yang di buat oleh Belanda añgada tahun 1945 dan 1949 terkait urusan di Indonesia. Hal itu tidak berubah, Menurutnya, PBB juga masih menggunakan tanggal 1949.
Menurutnya, perbedaan ini tidak berhubungan dengan pertanyaan apakah Belanda pada saat utu berperang selama 4 tahun melawan negara yang merdeka.
Mayoritas di Parlemen Belanda sepenuhnya mendukung "permintaan maaf mendalam" yang di sampaikan oleh Pemerintah Belanda kepada Indonesia atas kekerasan yang ekstrem selama perang kemerdekaan antara tahun 1945 dan 1949.
Namun, beberapa partai berpendapat masih ada "pemahaman yang salah" tentang peran sebagian besar tentara Belanda gang bertugas saat itu.
Hari Rabu (14/06), Parlemen Belanda mendiskusikan laporan dari tiga lembaga penelitian terkemuka, termasuk NIOD, Institut untuk Studi Perang, Holokaus, dan Genosida.
Laporan-laporan tersebut menyimpulkan pihak Belanda melakukan "kekerasan sistematis dan berlebihan" selama proses dekolonisasi.
Disebutkan saat itu desa-desa dibakar, rakyat Indonesia mengalami penyiksaan, dan dieksekusi mati tanpa proses pengadilan.
Perdebatan di Parlemen
Pada Rabu, Parlemen Belanda memperdebatkan penyelidikan independen atas dekolonisasi Indonesia (1945-1950) yang terbit tahun lalu.
Ini menunjukkan bahwa tentara Belanda menggunakan kekerasan ekstrem dan meluas untuk mendapatkan kembali kekuasaan di wilayah jajahannya setelah pendudukan Jepang.
Kekerasan itu ditoleransi oleh politisi dan komando tentara.
Namun, Perdana Menteri Rutte membuat permintaan maaf yang mendalam kepada Indonesia setelah penyelidikan dipublikasikan.
Anggota Parlemen Belanda sebagian besar juga mendukung kesimpulan laporan dan permintaan maaf yang telah ditawarkan.
Kendati demikian, ada kekhawatiran di antara sejumlah pihak bahwa timbul kesan bahwa semua personel militer yang bertugas saat itu telah melakukan kejahatan perang.
Sekitar 5.000 veteran masih hidup. Menteri Pertahanan Kajsa Ollongren mengatakan, mereka sangat dihargai dan sebagian besar tidak dapat disalahkan.
Source : kompas.com